Tag Archive | perempuan dan hak hak ekonomi

Hak Ekonomi Perempuan

Sebagai manusia, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki – laki. Hak – hak perempuan tanpa diskriminasi tersebut berlaku secara universal berdasarkan Hak Asasi Manusia. Hal ini juga telah dinyatakan dalam regulasi internasional dan nasional. Peran perempuan dalam perekonomian nasional telah tertuang, baik di dalam UUD 1945, maupun beberapa regulasi lainnya (UU, PP, Peraturan Menteri, dll). Secara Internasional Hak Ekonomi Perempuan diakui dalam konvensi konvensi anti diskriminasi, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dan ILO. Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1984 dan dijabarkan di dalam regulasi dan pembangunan perekonomian nasional. Perekonomian Nasional diselenggrakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutam, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemenuhan hak ekonomi perempuan saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan prioritas untuk mengantarkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. dengan difungsikannya hak ekonomi perempuan diharapkan semakin banyak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosial keluarganya.

Konfensi PBB Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Berikut pasal – pasal yang berkaitan dengan diskriminasi hak – hak ekonomi :

Pasal 11. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal :

  1. Pekerjaan, guna menjamin hak yang sama atas dasar persamaan antara laki – laki dan perempuan: Hak untuk bekerja, hak atas kesempatan kerja termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai, hak memilih profesi dan pekerjaan secara bebas, upah yang sama, jaminan sosial, pengangguran, sakit, cacat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
  2. Diskriminasi atas dasar perkawinan/kehamilan , a) Melarang sanksi/pemecatan karena kehamilan atau cuti hamil/status perkawinan, b) Peraturan tentang cuti hamil dengan bayaran, c) Perlindungan ketika hamil.

Pasal 13. Menghapus diskriminasi terhadap perempuan di Bidang Ekonomi dan Sosial atas dasar persamaan antara perempuan dan laki – laki, a) Hak tunjungan keluarga, b) Hak atas pinjaman bakn, hipotik, dll dalam bentuk kredit permodalan.

Pasal 14. Perlunya perhatian terhadap masalah yang dihadapi perempuan pedesaan dan peranan yang dimainkan dalam kelangsungan hidup keluarga dibidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang. Memberikan hak untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pedesaan teknologi tepat guna serta perlakuan sama pada land reform dan urusan – urusan pertanahan termasuk pengaturan – pengaturan tanah pemukiman

Pasal 15. Dengan memberikan kecakapan hukum kepada perempuan dapat dibangun persamaan di bidang hukum termasuk memberikan kepada perempuan hak – hak yang sama untuk menandatangani kontrak – kontrak dan untuk mengurus harta benda serta wajib memberikan perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.

Pasal 16. Menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan. Hak sama bagi suami istri bertalian dengan pemilikan, pengelolaan, administrasi, penikmatan, pemidahtanganan harta benda baik secara cuma – cuma maupun penggantian uang.

Konvensi ILO No.100

Pasal 62

  1. Memberikan jaminan bahwa perempuan mempunyai akses terhadap pemilikan tanah dan faktor produksi lainnya. Sebagai aspek persamaan perempuan yang telah kawin harus terjamin haknya untuk memiliki, mengelola, menjual miliknya secara otonom.
  2. Perempuan harus memperoleh hak untuk menguasai serta menikmati hasil – hasil usahanya dan penghasilannya dan hasil pertanian. Memperoleh manfaat dari hasil penelitian, memiliki akses terhadap kredit serta fasilitas – fasilitas infrastruktur lainnya.

Pasal 67

  1. Memberikan pengaturan di bidang pekerjaa, termasuk pemberian jaminan sosial, syarat keamanan, hak – hak berorganisasi dan akses pada berbagai kesempatan.
  2. Perlunya cabang – cabang pelayanan sosial yang meringankan pelaksanaan kewajiban rumah tangga bagi perempuan dan laki – laki

Pasal 73

Memberikan penilaian yang sama terhadap peran suami dan istri sehingga nilai pekrjaan rumah tangga dinilai sama dengan sumbangan keluarga.

Undang – undang Perkawinan 1974

  1. Memberikan jaminan terhadap hak perempuan untuk memiliki harta yang diperolehnya sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung.
  2. Dalam berbagai hal posisi perempuan tidak sama dengan laki – laki , a) anak lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu, b) Suami lebih mudah menceraikan istri, c) Mengenai huku waris belum ada hukum tertulis yang berlaku secara unifikasi. Masyarakat tunduk pada hukum agama yang memuat ketentuan yang membedakan bagian anak perempuan dan anak laki – laki.

Peraturan Tebaga Kerja

UU No. 12 Tahun 1948

  1. Pekerja perempuan tidak diharuskan kerja pada hari pertama dan kedua menstruasi dengan tetap mendapatkan upah.
  2. Pekerja perempuan berhak memperoleh cuti, 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan.
  3. Pekerja perempuan diberi kesempatan untuk menyusui anak di tempat kerja.

UU No.1 Tahun 1951

Bahwa ja, kerja seminggu tidak boleh melebihi 40 jam. Lembur dibatasi hanya 14 jam seminggu

UU No.12 Tahun 1964 Pasal 3 dan 4

Mengatur bahwa pekerja yang telah dipekerjakan tiga bulan atau lebih dianggap telah memenuhi masa percobaannya dan tidak dapat diberhentikan tanpa seijin P4D. Peraturan ini diperkuat dengan peraturan No.6 Tahun 1985 pasal 4 yang menyatakan bahwa buruh harian lepas yang telah dipekerjakan selama tiga bulan berturut – turut mempunyai hak yang sama dengan pekerja tetap.

UU No.14 Tahun 1969

Pemberian perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja

UU No.16 Tahun 1969

Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan tujuan memproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun pengertian ini cakupannya cukup luas, akan tetapi mencakup pengertian pekerja rumah tangga, pekerja rumahan dan mereka yang bekerja di sektor informal.

 

 

 

Advertisements