Archives

Road Show FSD di Gunungkidul

CIMG6078Forum Srikandi Desa (FSD) merupakan organisasi perempuan di Kabupaten Gunungkidul yang lahir ditahun 2015. Untuk memperkenalkan keberadaan organisasi tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi keberadaannya kebeberapa pihak.  Salah satu program kerja dari FSD di tahun 2016 adalah anjang sana/roadshow organisasi FSD kebeberapa pihak. Setelah melakukan anjangsana ke Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD di bulan April 2016, maka di  hari Kamis, 12 Mei 2016 FSD kembali melakukan audiensi kepada Pemerintaha Kabupaten Gunungkidul.

Bertempat di Ruang Bupati Gunungkidul, Pengurus FSD yang berjumlah 6 Orang ditemui oleh  Bupati Gunungkidul, Hj Badingah S.Sos, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & Keluarga Berencana (BPMP&KB) Sudjoko S.Sos., M.Si, dan  Kepala Bagian Kesra Bambang Sukemi. Dalam audiensi tersebut diawali dengan maksud dan tujuan FSD mengajukan audiensi yaitu ingin mensosialisasikan keberadaan FSD kepada pemerintah Kabupaten dan juga memohon dukungan untuk memajukan FSD di Kabupaten Gunungkidul. Semangat untuk meningkatkan kualitas perempuan yang berada dalam pemerintahan desa dan juga meningkatkan kuantitas perempuan untuk mau terlibat secara langsung dalam pemerintahan desa merupakan semangat awal lahirnya FSD. Di tahun 2014 – 2015 dari 144 Desa jumlah kepala desa laki laki : 134 orang sedangkan kepala desa perempuan hanya 6 orang, kemudian 1414 BPD adalah laki – laki sedangkan BPD perempuan hanya 120 orang. Belum lagi jumlah perangkat laki – laki 2492 orang, sedangkan perangkat perempuan hanya 272 orang (Kompilasi data YSKK 2014).

Baik Bupati maupun SKPD terkait yang hadir saat audiensi menangkap baik, inisiasi yang dilakukan teman – teman perempuan untuk membentuk FSD. Karena memang langkah – langkah affirmative perlu dilakukan untuk mendorong perempuan mau dan mampu terlibat dalam proses politik, pemerintahan dan pembangunan desa.

” Saya sangat senang sekali dengan semakin banyak organisasi yang peduli kepada perempuan, sebagai bupati perempuan tentunya hal tersebut dapat sangat membantu pekerjaan saya karena harusnya kuota keterwakilan perempuan itu 30% tapi kalau lihat data tentang pemerintahan desa tadi masih sangat jauh sekali dari 30% ” ungkap Ibu Badingah.

Dalam audiensi tersebut pun, FSD meminta dukungan dari pemerintah kabupaten untuk membantu mensosialisasikan keberadaan FSD ke seluruh penjuru masyarakat yang ada di Kabupaten Gunungkidul, dan melibatkan FSD dalam kegiatan – kegiatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Saat ini FSD sedang proses mengurus badan hukum agar menjadi organisasi yang legal dan dapat diterima masyarakat luas.

“Kami memang terkendala lokasi, karena anggota FSD itu tersebar di 144 Desa di Kabupaten Gunungkidul, dan hingga saat ini masih ada banyak desa yang belum bisa kami kunjungi dan kami sosialisasikan keberadaan FSD, maka kami juga mohon dukungannya untuk para pihak membantu sosialisasi keberadaan organisasi FSD ini” ungkap Ibu Edi Supriyanti, Ketua FSD.

CIMG6086Forum Srikandi Desa (FSD) merupakan sebuah organisasi perkumpulan para perempuan penyelenggara pemerintahan desa (Perangkat Desa, dan BPD Perempuan) di Kabupaten Gunungkidul. Awalnya FSD ini lahir  dari alumni Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP) yang diselenggarakan YSKK pada tahun 2014, yang kebetulan pada saat SKP 2014 seluruh peserta SKP merupakan perempuan yang terlibat dalam pemerintahan desa (Kepala Desa, Kabag, Kaur, dukuh dan BPD Perempuan). Kemudian didalam perjalanannya para inisiator FSD yang merupakan alumni SKP ini merasa bahwa perlu kemudian mematangkan organisasi perempuan yang mampu memfasilitasi seluruh perempuan penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Gunungkidul. Saat ini jumlah anggota FSD sekitar 57 orang (Data Musyawarah Anggota FSD 2015) dari total Perempuan Penyelenggara Pemerintahan Desa (P3D) di Kabupaten Gunungkidul adalah sekitar 400 orang. Sehingga cakupan anggota FSD hingga saat ini baru sekitar 14,25 %. Sebaran P3D di 144 Desa dengan Luasnya Wilayah Gunungkidul (1.485 Km2) menjadi kendala utama bagi FSD untuk mampu melakukan sosialisasi disamping latar belakang kesibukan FSD yang memiliki tanggungjawab di pemerintahan desa.

FSD bukan hanya merupakan organisasi yang sengaja dibentuk karena unsur politis atau sekedar organisasi. karena FSD memiliki kelengkapan keorganisasian yang cukup matang seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), Program Kerja Tahunan dan Struktur Kepengurusan yang lengkap dari Pembina hingga Koordinator Wilayah. Dan saat ini FSD sedang proses pengurusan ijin organisasi/ Badan Hukum Organisasi untuk benar – benar menjadi organisasi yang legal dan bermanfaat untuk orang banyak khususnya kaum perempuan.

Advertisements

Tamu Dari Jepang

Selasa, 20 Mei 2014 merupakan hari yang cukup sibuk bagi saya, karena hari tersebut YSKK kedatangan tamu dari Kedutaan Jepang (EOJ) yang ingin melihat, bertemu dan berdiskusi dengan stakeholder dan masyarakat dampingan di Gunungkidul. Kedatangan EOJ adalah dalam rangka ingin mengenal kerja – kerja positif YSKK bersama masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dalam konteks peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik lokal. Sehingga dalam rangka hal tersebut, YSKK mengagendakan agar EOJ yang diwakili oleh Bu Yulia untuk bisa bertemu langsung dengan beberapa stakeholder dan masyarakat dampingan.

Diawali dengan pertemuan tim YSKK dan Bu Yulia dengan beberapa stakeholder kunci di pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. Pertemuan bertempat di Ruang Rapat 3 Bupati Sekertariat Daerah Kabupaten Gunungkidul ini diikuti oleh BPMP & KB, Bagian Administrasi Pemerintah Desa Kab.Gunungkidul, dan Asissten 1 Pemkab Gunungkidul. Dalam pertemuan sekitar 1,5 jam (11.30 – 13.00) tersebut dibahas mengenai sejauh mana Pemkab.Gunungkidul meningkatkan keterwakilan perempuan, kemudian sejauh mana kerjasama yang terjalin selama ini dengan YSKK dalam meningkatkan kualitas perempuan. Pemkab Gunungkidul sudah berupaya meningkatkan kuota keterlibatan perempuan sebesar 40%. Melalui forum TIFA – TAPA (Tim Informasi dan Advokasi – Tim Advokasi Perempuan dan Anak) hasil inisiasi YSKK, Pemkab Gunungkidul merasa terbantu dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dan melalu Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP) yang juga hasil inisiasi YSKK, Pemkab Gunungkidul merasa berterimakasih atas upaya YSKK meningkatkan kualitas perempuan – perempuan di Gunungkidul agar lebih berdaya.

Dilanjutkan dengan siang hari pertemuan dengan perwakilan beberapa perempuan dan pemerintah desa. Pertemuan di siang tersebut bertempat di balai desa kampung dan dihadiri oleh 4 kepala desa (Natah, Watusigar, Kalitekuk dan Kampung) dan 11 Perempuan perwakilan 6 desa (Natah, Watusigar, Kalitekuk, Kampung, Semin, Karangmojo dan Sambirejo). Dalam pertemuan ini dari pihak EOJ ingin mengetahui sejauh mana potret kondisi perempuan di desa – desa tersebut.Potret kualitasnya, Potret keterlibatannya di desa, dan Potret sejauh mana dukungan dari pemerintah desa setempat terkait dengan keterlibatan perempuan di desa.  Secara kualitas sebenarnya sudah banyak perempuan desa yang memiliki pendidikan tinggi (SMA dan Sarjana) tetapi kebanyakan dari mereka yang berpendidikan tinggi lebih memilih untuk bekerja di luar desanya. Sehingga memang didesa hanya tinggal perempuan – perempuan yang pendidikan rendah dan sulit untuk diajak aktif di desa. Seandainya ada perempuan yang aktif di desa ya hanya tertentu. Sedangkan dukungan pemerintah desa untuk para perempuan, sejauh ini hanya mendorong secara lisan belum ada upaya tertentu (seperti ada peraturan desa untuk keterlibatan perempuan) agar perempuan diberikan kuota khusus.

Dan di akhir pertemuan pihak EOJ meminta para perempuan tersebut untuk menyampaikan harapan – harapan akan perempuan di desanya kedepan. Beberapa perempuan yang hadir dalam pertemuan tersebut berharap kedepan lebih banyak lagi perempuan di desa yang aktif di desa, sehingga dukungan perempuan lebih besar. Jika ada peningkatan kualitas untuk perempuan desa harapannya bisa lebih diperbanyak lagi kuotanya agar perempuan yang terlibat didesa tidak hanya itu – itu saja. Dan Harapan yang terakhir adalah ada upaya nyata tidak hanya mendorong dan memotivasi dari pemerintah desa untuk bisa melibatkan perempuan dalam segala aktivitas di desa.

Kedatangan EOJ tersebut  setidaknya menjadi media evaluasi bagi YSKK secara tidak langsung.  Karena baik stakeholder maupun masyarakat (perempuan) mereka menyampaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam upaya mendorong keterwakilan perempuan. Sebagai bahan evaluasi bagi YSKK untuk mengetahui sejauh ini seberapa efektifkah kerja – kerja yang sudah dilakukan YSKK bagi perempuan Gunungkidul. Kesulitan yang dialami oleh Tim YSKK ketika harus mencari perempuan yang memiliki semangat untuk membangun desa ternyata juga dirasakan oleh pemerintah desa. Nampaknya perlu strategi khusus bagi YSKK untuk bisa mencari perempuan – perempuan desa yang mau diajak bersama untuk membangun desa. Para perempuan tersebut sebenarnya juga merasakan ketidakadilan dalam pembangunan desa, namun rasa pekewuh karena mereka perempuan yang selalu dinomorduakan, rasa minder karena merasa pengetahuan yang kurang membuat para perempuan tersebut hanya diam dan pasrah. Tugas bersama (YSKK, Pemkab Gunungkidul, Pemerintah Desa) untuk bisa meruntuhkan rasa pekewuh dan minder para perempuan tersebut, agar pembangunan yang ada dapat adil bagi semua masyarakat.