Archives

Usaha Produktif Perempuan

Perempuan produktif merupakan istilah yang diberikan pada perempuan yang sudah mampu memberikan kontribusi secara ekonomi baik pada dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Kesadaran perempuan untuk maju dan berkembang dalam usaha ekonomi banyak mendukung tumbuhnya jiwa kewirausahaan dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi. Kemandirian meningkatkan harkat martabat juga posisi tawar perempuan dalam berbagai hal.  Di era modern perempuan dituntut bisa membangun kemandirian ekonominya dengan pengelolaan dan pengembangan usaha (bisnis). Sebagian besar usaha perempuan banyak berkaitan dengan wilayah “domestik” dekat dengan lingkungan rumah tangganya, seperti pada sektor jasa, industri rumah tangga, serta sektor informal lainnya. Perempuan dengan kemampuannya bisa menyisihkan waktu luangnya mengurus rumah tangga dan membuka usaha produktif seperti industri rumahan berupa kerajinan tangan, tenun, menjahit pakaian, membuat makanan olahan, warung sembako, warung makan dan lain – lain.

Dalam bermasyarakat antar perempuan juga membangun kelompok usaha bersama dengan pengelolaan usaha simpan pinjam untuk permodalan usaha. Peran perempuan sebagai pengelola usaha telah berkembang tidak hanya diwilayah perkotaan tetapi juga kewilayah pedesaan. Perempuan di pedesaan banyak menjalankan kegiatan usaha di pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil dan perdagangan. Pengembangan usaha rumah tangga yang ditangani perempuan banyak memanfaatkan potensi lokal dan tenaga kerja keluarga. Secara tradisional usaha dikelola turun temurun tanpa ada perencanaan dan pembukuan usaha. Meskipun demikian para pengusaha sudah bisa menikmati keuntungan meskipun belum ada perhitungan pasti. Maka penting kiranya adanya pengetahuan yang mendasar bagi perempuan di dalam mengembangkan usaha produktifnya. Selama ini usaha produktif perempuan yang berjalan, hanya dimaknai ”yang penting berjalan, tidak rugi, dan mampu menambah pendapatan rumah tangga” belum berfikir bagaimana usaha tersebut kemudian dapat maju, berkembang dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Usaha produktif perempuan yang dikelola dengan baik, memiliki managemen yang baik akan banyak mendapatkan banyak manfaat diantaranya  :

  • Usaha produktif tersebut sebagai Tempat belajar atau forum bersama bagi perempuan tentang bagaimana mengelola usaha, menentukan jenis usaha, menjalankan usaha, administrasi usaha, dll
  • Usaha produktif mampu untuk Menambah penghasilan keluarga.
  • Dengan adanya usaha produktif perempuan, maka mampu meningkatkan kemampuan dan martabat perempuan baik di ranah domestik maupun ranah publik.
  • Usaha Produktif yang terlembagakan dengan baik, biasanya akan memiliki forum belajar bersama. dimana forum belajar bersama usaha produktif tersebut sebagai Tempat/wadah untuk mengeluarkan pendapat, ide dan belajar menjadi pemimpin bagi perempuan.
  • Usaha Produktif mampu menumbuhkan dan mengembangkan pribadi yang tangguh dan mandiri.
  • Berkembangnya usaha produktif mampu mempercepat pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengemtasan kemiskinan.

Di wilayah pedesaan, usaha produktif perempuan sebenarnya sudah banyak dilakukan hanya saja seringkali belum terorganisir dengan baik. Usaha produktif yang dilakukan baru sebatas yang penting jalan, belum dikelola dengan baik, Sehingga terkesan ”yang penting jalan” . Padahal jika usaha – usaha produktif perempuan tersebut dikumpulkan, kemudian diajak belajar bersama terkait dengan peluang usaha saat ini, pemasaran offline dan online, serta bagaimana membangun jaringan tentunya usaha produktif perempuan tersebut tidak hanya sekedar berjalan. Karena keberadaan usaha produktif perempuan setiap tahunnya jumlah nya terus bertambah, dari perempuan usia muda hingga yang sudah berkeluarga banyak yang sudah menjalankan usaha produktif. Namun banyaknya usaha produktif perempuan tersebut (khususnya di Desa) belum mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan (khususnya) secara signifikan. Maka perlu adanya treatment khusus bagi usaha produktif perempuan agar mampu berkembang dengan baik.

 

 

 

Advertisements

Hak Ekonomi Perempuan

Sebagai manusia, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki – laki. Hak – hak perempuan tanpa diskriminasi tersebut berlaku secara universal berdasarkan Hak Asasi Manusia. Hal ini juga telah dinyatakan dalam regulasi internasional dan nasional. Peran perempuan dalam perekonomian nasional telah tertuang, baik di dalam UUD 1945, maupun beberapa regulasi lainnya (UU, PP, Peraturan Menteri, dll). Secara Internasional Hak Ekonomi Perempuan diakui dalam konvensi konvensi anti diskriminasi, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dan ILO. Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1984 dan dijabarkan di dalam regulasi dan pembangunan perekonomian nasional. Perekonomian Nasional diselenggrakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutam, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemenuhan hak ekonomi perempuan saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan prioritas untuk mengantarkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. dengan difungsikannya hak ekonomi perempuan diharapkan semakin banyak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosial keluarganya.

Konfensi PBB Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Berikut pasal – pasal yang berkaitan dengan diskriminasi hak – hak ekonomi :

Pasal 11. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal :

  1. Pekerjaan, guna menjamin hak yang sama atas dasar persamaan antara laki – laki dan perempuan: Hak untuk bekerja, hak atas kesempatan kerja termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai, hak memilih profesi dan pekerjaan secara bebas, upah yang sama, jaminan sosial, pengangguran, sakit, cacat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
  2. Diskriminasi atas dasar perkawinan/kehamilan , a) Melarang sanksi/pemecatan karena kehamilan atau cuti hamil/status perkawinan, b) Peraturan tentang cuti hamil dengan bayaran, c) Perlindungan ketika hamil.

Pasal 13. Menghapus diskriminasi terhadap perempuan di Bidang Ekonomi dan Sosial atas dasar persamaan antara perempuan dan laki – laki, a) Hak tunjungan keluarga, b) Hak atas pinjaman bakn, hipotik, dll dalam bentuk kredit permodalan.

Pasal 14. Perlunya perhatian terhadap masalah yang dihadapi perempuan pedesaan dan peranan yang dimainkan dalam kelangsungan hidup keluarga dibidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang. Memberikan hak untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pedesaan teknologi tepat guna serta perlakuan sama pada land reform dan urusan – urusan pertanahan termasuk pengaturan – pengaturan tanah pemukiman

Pasal 15. Dengan memberikan kecakapan hukum kepada perempuan dapat dibangun persamaan di bidang hukum termasuk memberikan kepada perempuan hak – hak yang sama untuk menandatangani kontrak – kontrak dan untuk mengurus harta benda serta wajib memberikan perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.

Pasal 16. Menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan. Hak sama bagi suami istri bertalian dengan pemilikan, pengelolaan, administrasi, penikmatan, pemidahtanganan harta benda baik secara cuma – cuma maupun penggantian uang.

Konvensi ILO No.100

Pasal 62

  1. Memberikan jaminan bahwa perempuan mempunyai akses terhadap pemilikan tanah dan faktor produksi lainnya. Sebagai aspek persamaan perempuan yang telah kawin harus terjamin haknya untuk memiliki, mengelola, menjual miliknya secara otonom.
  2. Perempuan harus memperoleh hak untuk menguasai serta menikmati hasil – hasil usahanya dan penghasilannya dan hasil pertanian. Memperoleh manfaat dari hasil penelitian, memiliki akses terhadap kredit serta fasilitas – fasilitas infrastruktur lainnya.

Pasal 67

  1. Memberikan pengaturan di bidang pekerjaa, termasuk pemberian jaminan sosial, syarat keamanan, hak – hak berorganisasi dan akses pada berbagai kesempatan.
  2. Perlunya cabang – cabang pelayanan sosial yang meringankan pelaksanaan kewajiban rumah tangga bagi perempuan dan laki – laki

Pasal 73

Memberikan penilaian yang sama terhadap peran suami dan istri sehingga nilai pekrjaan rumah tangga dinilai sama dengan sumbangan keluarga.

Undang – undang Perkawinan 1974

  1. Memberikan jaminan terhadap hak perempuan untuk memiliki harta yang diperolehnya sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung.
  2. Dalam berbagai hal posisi perempuan tidak sama dengan laki – laki , a) anak lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu, b) Suami lebih mudah menceraikan istri, c) Mengenai huku waris belum ada hukum tertulis yang berlaku secara unifikasi. Masyarakat tunduk pada hukum agama yang memuat ketentuan yang membedakan bagian anak perempuan dan anak laki – laki.

Peraturan Tebaga Kerja

UU No. 12 Tahun 1948

  1. Pekerja perempuan tidak diharuskan kerja pada hari pertama dan kedua menstruasi dengan tetap mendapatkan upah.
  2. Pekerja perempuan berhak memperoleh cuti, 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan.
  3. Pekerja perempuan diberi kesempatan untuk menyusui anak di tempat kerja.

UU No.1 Tahun 1951

Bahwa ja, kerja seminggu tidak boleh melebihi 40 jam. Lembur dibatasi hanya 14 jam seminggu

UU No.12 Tahun 1964 Pasal 3 dan 4

Mengatur bahwa pekerja yang telah dipekerjakan tiga bulan atau lebih dianggap telah memenuhi masa percobaannya dan tidak dapat diberhentikan tanpa seijin P4D. Peraturan ini diperkuat dengan peraturan No.6 Tahun 1985 pasal 4 yang menyatakan bahwa buruh harian lepas yang telah dipekerjakan selama tiga bulan berturut – turut mempunyai hak yang sama dengan pekerja tetap.

UU No.14 Tahun 1969

Pemberian perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja

UU No.16 Tahun 1969

Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan tujuan memproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun pengertian ini cakupannya cukup luas, akan tetapi mencakup pengertian pekerja rumah tangga, pekerja rumahan dan mereka yang bekerja di sektor informal.

 

 

 

Koperasi dan Persoalannya

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 koperasi ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan berdirinya suatu koperasi yaitu mensejahterakan para anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju.

Didalam perkembangannya koperasi saat ini banyak mengalami hambatan yang membuat perkembangan koperasi menjadi sangat lambat. Hambatan muncul baik dari internal koperasi maupun eksternal. Hambatan internal seperti : 1) Minimnya sikap profesionalitas para pengelola koperasi,  hal ini terjadi bisa karena tingkat pendidikan pengelola serta keahlian yang dimiliki pengelola koperasi yang terbatas, 2) Kurang bekerjanya fungsi pengawas koperasi, 3) Minimnya inovasi – inovasi yang dilakukan koperasi dalam menarik minat masyarakat untuk tergabung menjadi anggota. Sedangkan hambatan eksternal yang biasa dialami koperasi antara lain : 1) Tingkat pengembalian pinjaman yang kurang lancar sehingga mengurangi pendapatan dari Koperasi, 2) Partisipasi anggota yang rendah dalam kegiatan – kegiatan koperasi seperti RAT, 3) Lebih banyak anggota yang tidak memiliki usaha sehingga ketika meminjam di Koperasi hanya digunakan sebagai kebutuhan konsumsi, 4) Kurangnya pemahaman bagi masyarakat tentang keuntungan bergabung dengan koperasi, 5) Hambatan yang cukup besar pula dirasa saat ini adalah dimana koperasi harus mampu bertahan ditengah kompetisi perbankan.

Hambatan internal dan ekternal tersebut yang setiap tahunnya masih sering muncul di Koperasi. Sebenarnya persoalan – persoalan tersebut bisa diselesaikan asalkan semua komponen yang ada di koperasi mampu saling berkerjasama dan berkoordinasi dengan baik. Komponen – komponen tersebut seperti pengelola koperasi, pengawas koperasi, anggota koperasi, pemerintah daerah dan pihak eksternal lain seperti LSM. Beberapa solusi yang bisa dilakukan dalam upaya meminimalisir hambatan – hambatan koperasi antara lain :

  1. Mengaktifkan kegiatan pendidikan perkoperasian, pendidikan perkoperasian bisa diperuntukkan bagi pengelola, pengawas maupun anggota tergantung dengan tema yang dipilih. Pendidikan perkoperasian bagi pengelola tema yang diangkat bisa terkait dengan bagaimana menyusun laporan keuangan yang tepat waktu, atau bagaimana peran dan fungsi pengelola koperasi sesuai dengan posisi yang diamanahkan. Sedangkan pendidikan perkoperasian bagi anggota dapat mengambil tema tentang management ekonomi rumah tangga, kiat berwirausaha, dll. Pendidikan perkoperasian sebenarnya merupakan inovasi yang bisa dilakukan oleh koperasi dalam menarik minat masyarakat dan kepedulian anggota kepada koperasi.
  2. Perlu dilakukan regenerasi kepengurusan/ pengelola koperasi. Kurang profesionalnya pengelola dalam mengelola koperasi salah satu nya dikarenakan adanya rangkap jabatan dalam struktur kepengurusan dan juga regenerasi yang kurang berjalan dengan baik, seperti kebanyakan pengelola koperasi adalah generasi tua dan sangat minim generasi muda yang terlibat di dalam pengelolaannya. Maka perlu kemudian dilakukan regenerasi kepengurusan atau tahapan pengkaderan bagi pengelola koperasi.
  3. Untuk meminimalisir adanya pinjaman bermasalah, hendaknya koperasi memiliki quality control terkait proses peminjaman seperti adanya survey kelayakan calon peminjaman, memastikan jaminan yang diberikan adalah senilai dengan jumlah pinjaman. Selain itu dapat juga diberlakukan rasio besarnya pinjaman terhadap tabungan anggota. Semakin besar tabungan/ simpanan yang dimiliki anggota di koperasi maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang bisa diberikan oleh koperasi.
  4. Jika pinjaman bermasalah sudah terlalu tinggi/ kredit macet tinggi hal yang bisa dilakukan antara lain ; melakukan pendataan ulang para peminjam koperasi dan dibagi berdasarkan kategori tertentu seperti pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman tidak lancar dan pinjaman macet. Kategori ini bisa disesuaikan dengan kebijaksanaan koperasi misalkan pinjaman kurang lancar adalah peminjam yang angsuran setiap bulannya tidak melebihi 2 bulan jatuh tempo. Dari hasil pemilahan para peminjam ini maka akan diketahui jumlah peminjam paling banyak berada pada posisi/kategori mana yang kemudian dapat dilakukan tindakan selanjutnya seperti penagihan, penyitaan jaminan, dll.
  5. Untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung di Koperasi, koperasi bisa memberikan program program yang menarik seperti adanya reward/ hadiah bagi anggota yang jumlah tabungannya besar atau anggota yang rutin membayarkan angsuran tepat waktu. Bisa juga diadakan kegiatan sosial seperti pemberian beasiswa bagi anggota yang memiliki anak berprestasi, dll
  6. Dalam rangka membangun jaringan dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas koperasi kabupaten/ kota, hendaknya koperasi rutin memberikan laporan (data & informasi) perkembangan koperasi setiap bulannya ke dinas koperasi, selain itu koperasi juga bisa melibatkan dinas terkait dalam aktivitas aktivitas yang diselenggarakan koperasi.
  7. Bagi Koperasi Serba Usaha yang memiliki kegiatan selain simpan pinjam, dapat memposisikan sebagai koperasi produsen atau pemasar. Jika sudah memiliki modal yang cukup maka koperasi dapat mengembangkan usaha mandiri yang dikelola oleh koperasi. Sedangkan jika modal yang dimiliki belum cukup untuk mengembangkan usaha, maka koperasi bisa berperan sebagai pemasar produk – produk dari anggota.
  8. Pengelola Koperasi harus paham dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, seperti pengelola harus mampu menggunakan komputer dengan baik dalam melakukan pencatatan atau pembukuan, dan mampu menggunakan internet dan sosial media.

Koperasi bukan sebuah perusahaan yang tujuannya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya saja, namun sebuah organisasi yang disusun atas usaha bersama, yang tujuannya mulia yaitu menyejahterakan anggotanya. oleh karena itu keberadaanya harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggotanya. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh oleh koperasi maka akan semakin besar pula kesejahteraan yang akan diperoleh oleh anggotanya.

Tulisan ini dibuat berdasarkan pengalaman penulis di dalam mendampingi Koperasi Perempuan di Suatu daerah (desa) dimana Para pengelola koperasi yang didampingi tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Pengelola hanya masyarakat sekitar yang mau/ bersedia menjadi pengelola koperasi, mengingat di desa cukup sulit mencari orang – orang yang mau dan mampu mengelola koperasi. Semoga tulisan ini dapat menambahkan referensi terkait dengan Koperasi.

-lusi-

 

Langkah Inovatif Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak

“ Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka kedua orang tuanyalah yang membuat dia (memiliki karakter) yahudi, atau (memiliki karakter) nasrani atau (memiliki karakter) majusi.”
( HR. Muslim )

IMG_7616

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang sifnifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus.
Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokasi kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat.
78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya. Pelaku kekerasan pada anak bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti cleaning service, tukang kantin, satpam, sopir antar jemput yang disediakan sekolah. Ketiga, orang yangg tidak dikenal. Berdasarkan data KPAI di atas tersebut, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.
Ada beberapa situasi yang menyulitkan orang tua dalam menghadapi anak sehingga tanpa disadari mengatakan atau melakukan sesuatu yang tanpa disadari dapat membahayakan atau melukai anak, biasanya tanpa alasan yang jelas. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak. Dalam beberapa laporan penelitian, penganiayaan terhadap anak dapat meliputi: penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian.

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain immaturitas/ketidakmatangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil dari orang tua, isolasi sosial, problem rumah tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada juga orang tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga terlibat pertentangan dengan pasangan dan tanpa menyadari bayi/anak menjadi sasaran amarah dan kebencian.

Hal – hal Apa Saja yang Digolongkan Sebagai Kekerasan Anak

Apabila seorang anak mengalami kekerasan secara fisik dan psikis, kekerasan tersebut dapat berbentuk :

1. Kekerasan Fisik, diartikan dimana orangtua/orang dewasa menyebabkan anak mengalami cedera fisik. Termasuk dalam kekerasan fisik pula jika orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang pangan, termasuk gizi, obat – obatan serta pendidikan mendasar untuk anaknya. Juga ketika orangtua menelantarkan anak – anaknya dalam jangka waktu lama.
Sering kali penyiksaan fisik adalah hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai dengan usia anak. Banyak orang tua ingin menjadi orang tua yang baik, tapi lepas kendali dalam mengatasi perilaku sang anak.

Efek yang akan ditimbulkan dari penyiksaan yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, dan meninggalkan bekas baik fisik maupun psikis, anak menjadi menarik diri, merasa tidak aman, sukar mengembangkan trust kepada orang lain, perilaku merusak, dll. Dan bila kejadian berulang ini terjadi maka proses recoverynya membutuhkan waktu yang lebih lama pula.

2. Kekerasan Psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Sebagai contoh orangtua yang tidak memberikan support, dorongan serta bimbingan kepada anak. Selain itu tindakan orangtua yang selalu mencari cari kesalahan anak dan kerapkali meremehkan hasil karya anak, serta merendahkan anak. Jika hal ini menjadi pola perilaku maka akan mengganggu proses perkembangan anak selanjutnya. Hal ini dikarenakan konsep diri anak terganggu, selanjutnya anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Anak yang terus menerus dipermalukan, dihina, diancam atau ditolak akan menimbulkan penderitaan yang tidak kalah hebatnya dari penderitaan fisik.

Jenis kekerasan psikis seperti penolakan, pembiaran, tidak diperhatikan, ancaman dan isolasi akan meninggalkan bekas seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak seperti tiba-tiba membakar barang atau bertindak kejam terhadap binatang, beberapa melakukan agresi, menarik diri, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

3. Kekerasan Seksual, Pelecehan seksual pada anak adalah kondisi dimana anak terlibat dalam aktivitas seksual dimana anak sama sekali tidak menyadari, dan tidak mampu mengkomunikasikannya, atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya. Semua tindakan yang melibatkan anak dalam kesenangan seksual masuk dalam kategori ini:

  • Pelecehan seksual tanpa sentuhan. Termasuk di dalamnya jika anak melihat pornografi, atau exhibitionisme, dsb.
  • Pelecehan seksual dengan sentuhan. Semua tindakan anak menyentuh organ seksual orang dewasa termasuk dalam kategori ini. Atau adanya penetrasi ke dalam vagina atau anak dengan benda apapun yang tidak mempunyai tujuan medis.
  • Eksploitasi seksual. Meliputi semua tindakan yang menyebabkan anak masuk dalam tujuan prostitusi, atau menggunakan anak sebagai model foto atau film porno.

Ada beberapa indikasi yang patut kita perhatikan berkaitan dengan pelecehan seksual yang mungkin menimpa anak seperti keluhan sakit atau gatal pada vagina anak, kesulitan duduk atau berjalan, atau menunjukkan gejala kelainan seksual.Berdasarkan data lembaga perlindungan anak pada tahun 2010-2014 tercatat 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah ini, 58 persen dikategorikan sebagai kejahatan seksual. Sisanya berupa kekerasan fisik, penelantaran dan lainnya.

Banyak sekali pengaruh buruk yang ditimbulkan dari pelecehan seksual. Pada anak yang masih kecil dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, dll. Pada remaja, mungkin secara tidak diduga menyulut api, mencuri, melarikan diri dari rumah, mandi terus menerus, menarik diri dan menjadi pasif, menjadi agresif dengan teman kelompoknya, prestasi belajar menurun, terlibat kejahatan, penyalahgunaan obat atau alkohol, dsb.
Sebagai orang tua perlu mengupayakan agar kekerasan terhadap anak sebisa mungkin dicegah dan diatasi, pencegahan tersebut kemudian dapat dilakukan melalui langkah internal dan eksternal, pencegahan internal dapat dilakukan melalui diri anak sendiri dan juga pembekalan terhadap orang tua, beberapa hal terkait pencegahan internal yang bisa dilakukan antara lain :

  1. Bantu Anak Melindungi Diri, Dengan menjelaskan kepada anak bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya dengan tidak wajar. Berikan pemahaman dan ajarkan anak untuk menolak segala perbuatan yang tidak senonoh dengan segera meninggalkan di mana sentuhan terjadi. Ingatkan anak untuk tidak gampang mempercayai orang asing dan buat anak untuk selalu menceritakan jika terjadi sesuatu pada dirinya.
  2. Pembekalan Ilmu Bela Diri, Pembekalan ilmu bela diri pun dapat menjadi salah satu solusi agar anak tidak menjadi korban kekerasan. Selain mengajarkan kepada anak mengenai disiplin dan membentuk mental juga jasmani yang kuat, bela diri dapat digunakan untuk membela diri sendiri dari ancaman-ancaman yang ada. Namun tetap harus diberikan pengarahan bahwa ilmu bela diri dipelajari bukan untuk melakukan kekerasan.
  3. Bekali Orang Tua dengan Ilmu tentang Bagaimana Menjadi Orang Tua, Ilmu tentang bagaimana menjadi orangtua bisa didapatkan melalui membaca buku , sharing dengan psikolog anak, melakukan komunikasi dengan pendidik/ guru dari anak, dan rajin mengajak komunikasi dengan anak. Hal ini sangat penting dilakukan agar orang tua memahami kondisi yang sedang dialami anak. Karena seringkali kekerasan terhadap anak terjadi karena banyak orang tua yang lebih membutuhkan perhatian/pengertian dari anak ketimbang orang tua yang mengerti akan kondisi anak.
  4. Ciptakan Komunikasi Dua Arah Dengan Anak, Masih banyak orang tua yang mengangap bahwa anak adalah orang yang belum memahami apapun, sehingga tidak perlu melakukan diskusi dengan anak. Padahal anak memiliki hak untuk menentukan apa yang dia inginkan, dan orang tua lebih pada mengarahkan bukan mengintervensi atau mendikte anak. Komunikasi dua arah akan membangun keterbukaan anak terhadap persoalan yang dihadapi, selain itu juga dapat mengajak anak untuk memahami beberapa kondisi yang dihadapi orang tua.
  5. Dampingi Anak saat bermain Gadget dan Menonton Televisi, Seringkali orang tua melakukan pembiaran terhadap anak ketika bermain Gadget dan menonton televisi dan orang tua lebih memilih untuk sibuk dengan aktivitas yang lain, seperti memasak, menyelesaikan pekerjaan kantor, dll. Sehingga seringkali orang tua tidak mengetahui apa yang dilihat oleh anak melalui gadget dan televisi. Teknologi yang sangat canggis seperti saat ini membuat siapa saja termasuk anak mampu mengakses segala informasi dan tontonan sangat cepat. Kekerasan terhadap sesama anak seringkali disebabkan karena anak meniru atau mencontoh apa yang dia lihat. Selain mendampingi dalam bermain gadget dan menonton televisi, orang tua juga dapat menimimalisir kebiasaan anak anak bermain gadget dengan bermain bersama anak, atau mengajak berjalan – jalan anak atau bisa juga melibatkan anak beraktivitas dengan orang tua seperti memasak bersama anak, membersihkan rumah bersama anak, dll.
  6. Kenali lingkungan tempat anak kita bersekolah dan bermain, ini menjadi penting bagi orang tua untuk bisa mengenal dan mengetahui teman – teman dari anak kita dan orang tuanya pun demikian dengan guru dari anak kita. Hal ini sangat penting dilakukan agar sebagai orangtua kita dapat berhati – hati dalam mempercayakan anak kita. Karena kekerasan terhadap anak persentase terbesar adalah dilakukan oleh orang – orang terdekat dari anak.
  7. Perkuat anak dengan pemahaman agama, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan kepada pengikutnya. Mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai disamping ajaran – ajaran lain di setiap agama. Pembekalan ilmu agama terhadap anak secara bertahap sejak usia dini menjadi langkah preventif adanya tindak kekerasan anak terhadap sesama anak. Agama bukan menjadi senjata bagi orang tua untuk menakut – nakuti anak, justru seharusnya melalui pemahaman agama yang holistik, orang tua mampu mengajarkan anak tentang kasih sayang dan hidup rukun.

Sedangkan Pencegahan Ekstrenal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak antara lain :

  1. Maksimalkan Peran Sekolah, Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, yakni sekolah memiliki assessment (penilaian) terhadap perilaku anak. Sekolah juga harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali seperti yang diterapkan sekolah-sekolah di Jepang. Sekolah juga bisa membentuk petugas breaktime watch dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling dan memantau kegiatan siswa. Selain itu sekolah tidak hanya fokus terhadap aktivitas anak, sekolah juga perlu secara rutin melakukan komunikasi dengan orangtua terkait dengan perkembangan anak dan hal – hal yang dialami anak. Selain sebagai media komunikasi dengan orangtua, sekolah juga bisa menjadi fasilitator dalam mentransfer materi terkait dengan pemenuhan hak – hak anak, dan persoalan kekerasan terhadap anak baik untuk anak – anak sendiri, dan orangtua. Tidak harus sekolah yang menyampaikan namun sekolah bisa bekerjasama dengan kepolisian (unit perlindungan anak), Lembaga Sosial yang konsentrasi dengan isu anak, Psikolog anak, dll. Ini menjadi penting dilakukan sebagai rangkaian pendidikan anak yang holistik.. Pendidikan Budi Pekerti, Salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus adalah mengajarkan budi pekerti, baik di rumah maupun di sekolah. Seperti yang kita ketahui, pendidikan budi pekerti masih belum merata dan belum benar-benar menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah.
  2. Laporkan kepada Pihak Berwajib, Hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi. Adapun korban kekerasan harus segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga.

Untuk meminimalisir dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak memang sangat membutuhkan partisipasi dan kesadaran banyak pihak. Dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disana disebutkan siapa saja yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap hak anak, yaitu negara, pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orangtua. Maka sangat penting untuk kemudian semua komponen – komponen ini bersatu dan membangun kesadaran yang sama akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan demikian maka kekerasan terhadap anak akan dapat diminimalisir.

Keistimewaan UU Desa

Setelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya sidang paripurna DPR RI, Rabu 18 Desember 2013 menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Ribuan Kepala Desa diseluruh Indonesia menyambut dengan gegap gempita dan penuh dengan sukacita.

Mengapa Undang-Undang Desa yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 itu terasa begitu istimewa?  Bahkan berkali-kali Kepala Desa dari beberapa daerah di Indonesia berkumpul di Jakarta melakukan unjuk rasa menuntut agar RUU Desa segera disahkan menjadi Undang-Undang. Apa keistimewaan Undang-undang Desa tersebut ? Untuk mengetahui jawabannya ikuti uraian berikut ini.

1. Dana Milyaran Rupiah akan masuk ke Desa

Isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan “alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.
” 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah  dikurangi Dana Alokasi Khusus harus diberikan ke Desa. “Sepuluh persen bukan diambil dari dana transfer daerah,” kata Budiman. Artinya, kata Budiman, dana sekitar Rp104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp1,4 miliar per tahun per desa. “Tetapi akan disesuaikan geografis, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan,”(Ungkap Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko)

2. Penghasilan Kepala Desa

Selain Dana Milyaran Rupiah, keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa. Menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainya yang sah.

3. Kewenangan Kepala Desa

Selain dua hal sebagaimana tersebut diatas, dalam UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa.

Tetapi kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan  monopoli kebijakan Kepala Desa. Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana yang akan dilakukannya kelak.

4. Masa Jabatan Kepala Desa bertambah

Dengan Undang-Undang Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

5. Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut pasal 55 UU Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,dimana dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tantangan dan Tanggung Jawab

Banyak kalangan meragukan keefektifan Undang-Undang ini. Keraguan mereka terutama pada kekhawatiran akan pengelolaan dana yang begitu besar. Jangan-jangan dana ini akan menjadi bancaan bagi Desa yang menerimanya. , “Bancakan dana desa ini, bisa dihindari karena dana ada di kabupaten. Sementara penyusunan proposal pengajuan anggaran ini, tidak berjalan sendiri. Ada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten yang melakukan pendampingan, termasuk penyusunan budgeting”. (Ujar Budiman Sudjtamiko, wakil ketua Pansus)

Selain itu, menurut Priyo Budi Santoso, UU ini juga diharuskan membentuk semacam DPR tingkat desa, namanya Badan Permusyawaratan Desa. Anggotanya sekitar sembilan orang. “UU ini tidak memangkas kewenangan Bupati atau Walikota atau Gubernur pada kepala desa,” kata dia.

Daftar Pustaka : UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, http://kartonmedia.blogspot.com/2014/02

/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru.html.

 

Waktu Yang Tepat Untuk Anak Mengenal Gadget

Doc.Google

Gadget, mempunyai pengaruh yang besar pada perkembangan anak-anak zaman sekarang. Bagi anda yang menerapkan aturan bijak pada anak dapat berpengaruh positif sebagai media pembelajaran yang menyenangkan sedangkan di lain sisi penggunaan yang terlalu sering dan membuat anak anda ketergantungan sehingga hanya menginginkan bermain dengan gadget saja akan membuatnya menjadi anak yang anti sosial, cenderung tertutup dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

Dalam menyikapi perkembangan teknologi saat ini termasuk gadget ada baiknya anda mengetahui waktu yang tepat dalam pemberian gadget pada anak anda. Dalam pemberian gadget dapat disesuaikan dengan perkembangan usia anak anda, pada usia 5 tahun anda dapat memperkenalkan warna, bentuk dan juga suara.Tentu saja pada usia ini juga anda harus mampu membatasinya pemakaian gadget sehingga fungsinya tetap dapat membantu anda untuk mengedukasi anak anda.

Selain itu pertimbangan selanjutnya pada usia 5 tahun perkembangan otak anak sudah optimal apabila diberikan rangsangan sensorik secara langsung berbeda dengan anak di bawah usia 5 tahun yang diberi gadget akan berdampak berkelanjutan apalagi bila tidak didampingi oleh orang tua sehingga akan berdampak pada kurangnya interaksi dengan lingkungannya. Pada otak bagian depan memiliki fungsi untuk memberikan perintah untuk menggerakkan anggota tubuh sedangkan pada bagian belakang terdapat penggerak sehingga apabila dapat merangsang hormon endorfin yaitu pusat kesenangan dan kenyamanan maka akan membuat anak anda kecanduan bermain dengan gadget yang terpola sejak awal perkembangan anak anda.

Begitu pula bagi anda yang yang mempunyai anak berusia kurang dari 2 tahun disarankan tidak mengenalkan terlebih dahulu permainan dari jenis layar monitor seperti laptop, komputer tablet atau PC. Hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh The American Acedemy of Pediatrics yang dapat dijadikan acuan  bahwa idealnya anak di bawah usia 2 tahun sebaiknya terbebas dengan permainan yang melibatkan layar monitor. Dikarenakan dampak yang negatif dari pemberian gadget adalah kondisi kesehatan mata selain itu  radiasi dari beberapa ponsel atau tablet PC akan mengganggu perkembangan otak anak anda.

Selain memperkenalkan gadget, terkadang anda juga bertanya tanya waktu yang tepat untuk memberikan kepemilikan gadget pada anak anda. Pemberian hak untuk memiliki gadget pribadi pada anak harus anda pertimbangkan usia anak anda. Hasil penelitian yang dilansir dalam situs Cashinyourgadgets.co.uk menemukan 13% orang tua memberikan gadget pada anak berusia 10 tahun sedangkan persentase terbanyak yaitu pada usia 13 tahun ke atas sekitar 45%. Hal ini dapat menjadi acuan pada orang tua bahwa pemberian kepemilikan gadget sebaiknya tidak terburu-buru akan tetapi pertimbangkan kesiapan anak anda untuk mengikuti aturan main dalam penggunaan gadget tersebut.

Pada anak yang telah diperkenalkan dan memiliki gadget sebaiknya memiliki batasan waktu dalam menggunakan gadget. Buatlah aturan hanya menggunakan gadget tidak lebih dari dua jam dalam satu hari pada anak usia 5 tahun. Berikan pengertian dan juga pengawasan dalam penggunaan gadget apalagi pada usia anak anda 5 tahun. Setelah usia anak anda pra remaja anda dapat memberikan pengawasan seminggu sekali dan memberikan pengertian bahaya dari penggunaan gadget yang berlebihan yang mengakibatkannya terasing dengan lingkungan sosialnya

Sumber : Kapan Waktu Tepat Memperkenalkan Gadget Pada Anak? http://bidanku.com/kapan-waktu-tepat-memperkenalkan-gadget-pada-anak#ixzz39U64tuW6

Mengajarkan Anak Untuk Melindungi Tubuhnya

Kekerasan-pada-AnakKita tidak mungkin menjaga anak kita seharian atau mengkhawatirkan keamanan anak kita setiap waktu. Untuk mencegah anak kita menjadi korban pelecehan seksual kita harus mengajari anak kita tentang bagaimana agar mereka mengerti apa yang harus dilakukan dan berani menceritakan kepada anda sebagai orang tua bila terjadi sesuatu terhadap dirinya. Dibawah ini ada beberapa tips yang saya ambil dari somesecret.com tentang key body safety skills. Sadar atau tidak budaya Indonesia susah sekali orang tua membicarakan soal seks kepada anaknya. Jadi skills apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita.

  1. Ketika anak mulai usia 3th – 5th kita bisa mulai mengenalkan anggota tubuh kita, ajarkanlah dengan kata yang benar dan tepat. Mulai dari pengenalan yang sederhana tangan, kaki, jari dan ketika dia sudah mulai mengerti kita ajarkan anggota tubuh pribadi.  Jangan menggantinya dengan kata-kata lain. Seperti kita tahu orang tua merasa tidak nyaman ketika menyebutkan penis, vagina, payudara dan puting  lalu menggantinya dengan istilah yang tidak tepat seperti terong, cabe, burung dan lain sebagainya. Dengan begitu ketika ada orang lain atau orang dewasa yang menyentuh dia bisa menceritakannya dengan benar.
  2. Pada usia 4th-5th  kita sudah bisa mengajarkan kepada anak kita bahwa penis, vagina, payudara dan puting itu adalah bagian yang pribadi yang harus dilindungi dan dijaga. Tidak ada yang boleh memegangnya atau melihatnya dan bila ada yang memaksa melakukannya, mereka harus memberitahu kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya.
  3. Ajarkan kepada mereka berani mengatakan “tidak” bila ada orang lain yang ingin menyentuh bagian pribadinya. Atau berani menolak bila ada orang dewasa yang meminta mereka memegang atau memasukan bagian pribadi orang dewasa kedalam mulutnya.
  4. Ajarkan kepada mereka berani menolak pemberian orang lain bila itu untuk melihat atau memegang bagian pribadinya. Menolak diajak oleh orang yang tidak dikenal maupun yang dikenal di tempat sepi. Sering kali para pemangsa itu menggunakan trik memberikan permen atau kue untuk memperdaya anak-anak, atau mengajak bermain dan akhirnya terjadi pelecehan seksual. Ajarkan kepada mereka untuk berani lari meninggakan orang tersebut atau berteriak meminta bantuan kepada orang dewasa.
  5. Latih mereka agar bisa mengekspresikan perasaannya, meyampaikan apa yang dirasakan. Tentang rasa takut, rasa tidak nyaman, bila ada bagian tubuhnya yang tidak nyaman atau sakit. Takut ketika dipukul temannya di sekolah atau teman bermainnya. Ketika mereka menceritakan apa yang dirasakan jangan pernah memarahi atau mengatakan dia cengeng atau anak yang lemah. Khususnya anak laki-laki yang selalu dilarang untuk menangis dan diminta untuk menjadi kuat sehingga ketika dia mengalami kekerasan mempunyai kecenderungan takut untuk bercerita.
  6. Beri pengertian bahwa tidak semua tindakan orang dewasa itu selalu benar dan diperbolehkan. Mereka tidak perlu takut menceritakan bila mereka menerima kekerasan atau pemaksaan oleh orang dewasa.
  7. Biasakan kepada mereka untuk selalu menceritakan apa saja yang mereka alami dan tidak menyimpannya sendiri. Bila mereka sedang bercerita usahakan tidak mencela atau menegurnya sehingga anak menjadi takut untuk bercerita.
  8.  Selalu amati anak anda sehingga anda tahu bila terjadi perubahan dalam dirinya baik secara emosional maupun fisik. Bila anak yang biasanya ceria, lincah dan banyak omong tiba-tiba menjadi pendiam dan gampang kaget atau takut. Segera adakan pendekatan dan minta dia bercerita.

Hambatan yang sering terjadi adalah seringkali orang tua tidak mempercayai kata-kata anak kecil. Atau ketika mereka bercerita orang tua malas mendengarkan atau tidak ada waktu untuk mendengarkan cerita mereka. Orang tua lebih sering melarang daripada mendorong anak untuk berani bercerita atau mengekspresikan diri.

Ketika anak sudah mulai sekolah, sebagai orang tua pastikan untuk aktif terlibat dengan proses pendidikan di sekolahnya. Mengikuti forum orangtua dan guru di sekolah sehingga bisa mengetahui bagaimana sistem pendidikannya, keamananan dan bagaimana lingkungan di sekolah. Bagaimana respon sekolah atau guru bila ada kekerasan terhadap anak didiknya. Apakah ada sejarah kekerasaan di sekolah.

Selalu beri rasa aman kepada anak anda sehingga dia merasa dilindungi dan ketika mereka mengalami sesuatu mereka akan berani untuk mengatakannya kepada Anda. Jangan pernah takut melaporkan kepada yang berwajib bila anak anda mengalami pelecehan seksual. Jangan biarkan pemangsa anak-anak bebas memangsa anak lain karena anda tidak melakukan tindakan.

Sebagai orang Dewasa kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anak meskipun itu bukan anaknya sendiri. Memberikan tempat yang aman dan nyaman untuk mereka bertumbuh dan berkembang sampai akhirnya bisa melindungi dirinya sendiri. Kita harus ingat bahwa kemampuan mereka untuk melindungi diri sendiri terbatas dan kemampuan untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri masih belum sempurna. Karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi tanggung jawab kita bersama sebagai orang dewasa untuk selalu memberikan keamanan buat anak-anak di dunia ini. Mari bersama-sama mencegah kekerasan terhadap Anak. Kalau bukan kita..lalu siapa?

Sumber :Somesecret.com