Koperasi dan Persoalannya

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 koperasi ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan berdirinya suatu koperasi yaitu mensejahterakan para anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju.

Didalam perkembangannya koperasi saat ini banyak mengalami hambatan yang membuat perkembangan koperasi menjadi sangat lambat. Hambatan muncul baik dari internal koperasi maupun eksternal. Hambatan internal seperti : 1) Minimnya sikap profesionalitas para pengelola koperasi,  hal ini terjadi bisa karena tingkat pendidikan pengelola serta keahlian yang dimiliki pengelola koperasi yang terbatas, 2) Kurang bekerjanya fungsi pengawas koperasi, 3) Minimnya inovasi – inovasi yang dilakukan koperasi dalam menarik minat masyarakat untuk tergabung menjadi anggota. Sedangkan hambatan eksternal yang biasa dialami koperasi antara lain : 1) Tingkat pengembalian pinjaman yang kurang lancar sehingga mengurangi pendapatan dari Koperasi, 2) Partisipasi anggota yang rendah dalam kegiatan – kegiatan koperasi seperti RAT, 3) Lebih banyak anggota yang tidak memiliki usaha sehingga ketika meminjam di Koperasi hanya digunakan sebagai kebutuhan konsumsi, 4) Kurangnya pemahaman bagi masyarakat tentang keuntungan bergabung dengan koperasi, 5) Hambatan yang cukup besar pula dirasa saat ini adalah dimana koperasi harus mampu bertahan ditengah kompetisi perbankan.

Hambatan internal dan ekternal tersebut yang setiap tahunnya masih sering muncul di Koperasi. Sebenarnya persoalan – persoalan tersebut bisa diselesaikan asalkan semua komponen yang ada di koperasi mampu saling berkerjasama dan berkoordinasi dengan baik. Komponen – komponen tersebut seperti pengelola koperasi, pengawas koperasi, anggota koperasi, pemerintah daerah dan pihak eksternal lain seperti LSM. Beberapa solusi yang bisa dilakukan dalam upaya meminimalisir hambatan – hambatan koperasi antara lain :

  1. Mengaktifkan kegiatan pendidikan perkoperasian, pendidikan perkoperasian bisa diperuntukkan bagi pengelola, pengawas maupun anggota tergantung dengan tema yang dipilih. Pendidikan perkoperasian bagi pengelola tema yang diangkat bisa terkait dengan bagaimana menyusun laporan keuangan yang tepat waktu, atau bagaimana peran dan fungsi pengelola koperasi sesuai dengan posisi yang diamanahkan. Sedangkan pendidikan perkoperasian bagi anggota dapat mengambil tema tentang management ekonomi rumah tangga, kiat berwirausaha, dll. Pendidikan perkoperasian sebenarnya merupakan inovasi yang bisa dilakukan oleh koperasi dalam menarik minat masyarakat dan kepedulian anggota kepada koperasi.
  2. Perlu dilakukan regenerasi kepengurusan/ pengelola koperasi. Kurang profesionalnya pengelola dalam mengelola koperasi salah satu nya dikarenakan adanya rangkap jabatan dalam struktur kepengurusan dan juga regenerasi yang kurang berjalan dengan baik, seperti kebanyakan pengelola koperasi adalah generasi tua dan sangat minim generasi muda yang terlibat di dalam pengelolaannya. Maka perlu kemudian dilakukan regenerasi kepengurusan atau tahapan pengkaderan bagi pengelola koperasi.
  3. Untuk meminimalisir adanya pinjaman bermasalah, hendaknya koperasi memiliki quality control terkait proses peminjaman seperti adanya survey kelayakan calon peminjaman, memastikan jaminan yang diberikan adalah senilai dengan jumlah pinjaman. Selain itu dapat juga diberlakukan rasio besarnya pinjaman terhadap tabungan anggota. Semakin besar tabungan/ simpanan yang dimiliki anggota di koperasi maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang bisa diberikan oleh koperasi.
  4. Jika pinjaman bermasalah sudah terlalu tinggi/ kredit macet tinggi hal yang bisa dilakukan antara lain ; melakukan pendataan ulang para peminjam koperasi dan dibagi berdasarkan kategori tertentu seperti pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman tidak lancar dan pinjaman macet. Kategori ini bisa disesuaikan dengan kebijaksanaan koperasi misalkan pinjaman kurang lancar adalah peminjam yang angsuran setiap bulannya tidak melebihi 2 bulan jatuh tempo. Dari hasil pemilahan para peminjam ini maka akan diketahui jumlah peminjam paling banyak berada pada posisi/kategori mana yang kemudian dapat dilakukan tindakan selanjutnya seperti penagihan, penyitaan jaminan, dll.
  5. Untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung di Koperasi, koperasi bisa memberikan program program yang menarik seperti adanya reward/ hadiah bagi anggota yang jumlah tabungannya besar atau anggota yang rutin membayarkan angsuran tepat waktu. Bisa juga diadakan kegiatan sosial seperti pemberian beasiswa bagi anggota yang memiliki anak berprestasi, dll
  6. Dalam rangka membangun jaringan dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas koperasi kabupaten/ kota, hendaknya koperasi rutin memberikan laporan (data & informasi) perkembangan koperasi setiap bulannya ke dinas koperasi, selain itu koperasi juga bisa melibatkan dinas terkait dalam aktivitas aktivitas yang diselenggarakan koperasi.
  7. Bagi Koperasi Serba Usaha yang memiliki kegiatan selain simpan pinjam, dapat memposisikan sebagai koperasi produsen atau pemasar. Jika sudah memiliki modal yang cukup maka koperasi dapat mengembangkan usaha mandiri yang dikelola oleh koperasi. Sedangkan jika modal yang dimiliki belum cukup untuk mengembangkan usaha, maka koperasi bisa berperan sebagai pemasar produk – produk dari anggota.
  8. Pengelola Koperasi harus paham dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, seperti pengelola harus mampu menggunakan komputer dengan baik dalam melakukan pencatatan atau pembukuan, dan mampu menggunakan internet dan sosial media.

Koperasi bukan sebuah perusahaan yang tujuannya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya saja, namun sebuah organisasi yang disusun atas usaha bersama, yang tujuannya mulia yaitu menyejahterakan anggotanya. oleh karena itu keberadaanya harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggotanya. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh oleh koperasi maka akan semakin besar pula kesejahteraan yang akan diperoleh oleh anggotanya.

Tulisan ini dibuat berdasarkan pengalaman penulis di dalam mendampingi Koperasi Perempuan di Suatu daerah (desa) dimana Para pengelola koperasi yang didampingi tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Pengelola hanya masyarakat sekitar yang mau/ bersedia menjadi pengelola koperasi, mengingat di desa cukup sulit mencari orang – orang yang mau dan mampu mengelola koperasi. Semoga tulisan ini dapat menambahkan referensi terkait dengan Koperasi.

-lusi-

 

Advertisements

Pertemuan Bulanan Kopwan MUP

Rabu, 19 Juli 2017 diselenggarakan pertemuan pengurus Koperasi Mitra Usaha Perempuan (MUP) Desa Kampung Kecamatan Ngawen. Pertemuan yang diikuti oleh 7 orang pengurus Koperasi tersebut membahas antara lain tentang : Adanya undangan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi DIY, Undangan kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Gunungkidul, Laporan Keuangan Koperasi dan yang terakhir adalah terkait dengan pengembangan usaha dagang koperasi. Pertemuan dilaksanakan dengan masing – masing bidang melaporkan hal – hal apa saja yang sudah dilakukan selama bulan Mei – Juni, dan apa saja yang masih menjadi kendala.

Terkait dengan undangan pelatihan dari Dinas Koperasi DIY rencananya akan diwakili oleh Ketua Koperasi mengingat tema yang diangkat dalam pelatihan adalah terkait tentang Managemen Resiko Bagi  Koperasi. sedangkan terkait dengan undangan pameran produk, untuk sementara Kopwan MUP tidak mengirimkan produk untuk dipamerkan mengingat minggu ini Desa Kampung akan menyelenggarakan syawalan dimana para warganya saat ini sedang disibukkan dengan persiapan syawalan, sehingga anggota kopwan MUP yang biasanya membuat produk makanan sementara sibuk membuat pesanan untuk syawalan.

Dua Pokok bahasan dalam rapat yang menjadi pembahasan cukup penting dan lama adalah terkait dengan keuangan koperasi dan pengembangan usaha. Untuk keuangan koperasi hingga bulan Juni 2017, Kopwan MUP hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 7,7 Juta pendapatan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2016.  Dimana pada bulan Juni 2016 Kopwan MUP memiliki Pendapatan sebesar sekitar Rp. 9 Juta. Menurunnya pendapatan koperasi ini dikarenakan masih tingginya piutang tidak lancar (terutama selama bulan Mei – Juni), dan mulai dikeluarkannya biaya untuk insentif bagi pengurus setiap bulannya sebesar 20% dari pendapatan setiap bulan. Terkait dengan menurunnya pendapatan koperasi, hal yang kemudian menjadi rekomendasi dalam rapat untuk segera ditindak lanjuti adalah Bendahara Kopwan MUP wajib melakukan pemetaan Piutang anggota. Piutang Anggota diklasifikasikan dalam 4 Kategori, Piutang lancar, Piutang Kurang Lancar ( Piutang yang pembayarannya Kurang dari 3 bulan ), Piutang Tidak Lancar (Piutang yang pembayarannya lebih dari 3 bulan hingga maksimal 6 bulan), dan Piutang yang Macet (Piutang yang pembayarannya lebih dari 6 bulan). Klasifikasi piutang anggota ini perlu untuk dilakukan, untuk melihat pada klasifikasi yang mana akan dilakukan prioritas penagihan atau tindakan penagihan. Selain menurunnya pendapatan koperasi, jumlah permintaan pinjaman dengan jumlah keuangan koperasi yang tidak seimbang. Bulan Juli ini saja sudah ada permintaan pinjaman sebesar Rp. 8,5 Juta, namun keuangan koperasi hanya mampu memberikan pinjaman sebesar Rp. 2,5 Juta. Hal ini tentunya tidak akan terjadi jika pencatatan piutang dilakukan dengan sistematis.

Selanjutnya adalah terkait dengan pengembangan usaha Kopwan MUP. Selama ini Kopwan MUP mengembangkan usaha penggaduhan kambing, namun dari usaha tersebut kopwan MUP tidak mendapatkan hasil yang cukup baik bahkan cenderung merugi. Hal ini dikarenakan jangka waktu penggaduhan yang lama (tidak ada kesepakatan terkait waktu), dan penyakit kambing yang menyebabkan harga kambing menurun. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dalam pertemuan pengurus disepakati bahwa mulai Juli 2017 Kopwan MUP tidak lagi mengembangkan usaha gaduhan kambing, namun lebih memilih usaha pengemukan kambing (kambing jantan). Usaha penggemukan kambing dirasa lebih mudah untuk dilakukan karena waktunya yang relatif lebih singkat, dan resiko penyakit juga lebih bisa diatasi karena kambing Jantan. Minimnya pendapatan Koperasi dari usaha dagang merupakan salah satu dari penyebab perkembangan aktiva/kekayaan koperasi sangat lambat.

Beberapa rekomendasi dari hasil pertemuan pengurus Kopwan MUP bulan Juli 2017 ini kemudian akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi kinerja koperasi bulan selanjutnya. Titik kritis dari kondisi Koperasi MUP terletak pada kegiatan simpan pinjam yang berjalan sangat lambat. Koordinasi yang baik antar pengurus serta pencatatan pembukuan keuangan secara sistematis menjadi salah satu kunci agar kopwan MUP mampu keluar dari persoalan yang dihadapi.

-Lusi-

Koperasi Perempuan Yang Terus Berbenah

Salah satu indikasi eksistensi sebuah organisasi atau kelompok  adalah adanya pertemuan rutin. Karena dalam pertemuan tersebut biasanya akan dibahas segala hal yang terkait dengan organisasi, mengevaluasi kinerja dari organisasi secara periodik dan membahas rencana aksi/kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi. Hal tersebutlah yang juga dilakukaan oleh 2 (Dua) Koperasi #Perempuan yang didampingi oleh YSKK, yaitu Koperasi Karya Perempuan Mandiri (KPM) dan Koperasi Sekar Arum (SA) yang rutin melakukan pertemuan bulanan baik untuk pengurus maupun anggota koperasi.  Karena melalui pertemuan rutin pengurus koperasi inilah, Koperasi #Perempuan berbenah, berbenah terkait dengan kondisi internal koperasi dan berbenah terkait dengan aktivitas eksternal yang sudah dan akan dilakukan koperasi. Pembenahan koperasi dilakukan dalam rangka menuju Koperasi #Perempuan yang profesional.

Di Bulan April ini Koperasi KPM melaksanakan pertemuan rutin pengurus pada Jum’at 21 April 2017 sedangkan Koperasi SA melaksanakan pertemuan rutin pengurus pada Selasa 25 April 2017. Agenda Pertemuan rutin pengurus bulanan biasanya digunakan sebagai media untuk para pengurus koperasi saling berkomunikasi mengutarakan persoalan – persoalan yang sedang terjadi di koperasi, melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan koperasi, melaporkan keuangan koperasi, dll. Sedangkan pada pertemuan anggota bulanan biasanya digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan juga diskusi terkait dengan kegiatan usaha anggota yang biasanya diisi dengan praktek membuat makanan olahan.

Dalam setiap pertemuan rutin bulanan minimal ada 4 hal yang wajib menjadi materi bahasan  yaitu Keuangan Koperasi, Managemen Koperasi, Usaha Koperasi dan Jaringan Kerja Koperasi. Dalam pertemuan pengurus Koperasi di bulan april ini, selain membahas keempat hal tersebut diatas dibahas juga beberapa aktivitas lain yang sudah dan akan dilakukan oleh Koperasi.  Berikut adalah hasil dari pertemuan rutin bulanan pengurus Koperasi #Perempuan (KPM & SA) ;

  1. Terkait dengan keuangan koperasi per maret 2017 Koperasi KPM memiliki Jumlah Aktiva/kekayaan sebesar Rp. 197.535.089 dan laba sebesar Rp. 5.131.285. Sedangkan untuk koperasi SA memiliki Jumlah Aktiva/kekayaan sebesar rp. 27.317.695 dan laba sebesar Rp. 897.700. Dari catatan keuangan kedua koperasi per maret 2017 ini secara umum tidak ada yang berbeda dengan bulan – bulan sebelumnya. Sedikit hal yang disepakati untuk ditambahkan dalam pencatatan keuangan adalah,  untuk laporan keuangan bulan selanjutnya diharapkan melakukan pengklasifikasikan piutang anggota, yaitu kategori piutang lancar, kurang lancar, tidak lancar dan macet. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kesehatan keuangan koperasi.
  2. Terkait dengan managemen koperasi dalam hal ini administasi pembukuan dan pembagian kinerja dalam kepengurusan. Untuk KPM disepakati didalam kepengurusan akan ada tambahan sekretaris 2, hal ini penting untuk dilakukan mengingat kondisi sekertaris 1 KPM yang sangat sibuk dengan pekerjaannya mengakibatkan beberapa pengadministrasian koperasi terbengkalai.
  3. Sedangkan terkait dengan pengembangan usaha koperasi, untuk koperasi KPM akan mengganti pola pengembangan usaha, jika sebelumnya KPM mengangkat orang khusus untuk memproduksi makanan olahan namun mulai april 2017 KPM akan lebih banyak berperan sebagai pemasaran/marketing produk dari anggota. Sedangkan untuk koperasi SA berencana akan mengajukan proposal bantuan alat – alat produksi makanan ke Dinas Perdagangan, dimana alat – alat hasil produksi tersebut kemudian akan disewakan kepada para anggota yang membutuhkan.
  4. Di bulan april ini, Koperasi KPM mendapatkan undangan diskusi dari Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Gunungkidul. Diskusi terkait dengan penilaian kesehatan Koperasi. Dari diskusi tersebut didapatkan informasi bahwasannya laporan tahunan koperasi (laporan RAT) mulai tahun 2017 dilampirkan dengan penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan secara internal oleh koperasi itu sendiri. Penilaian kesehatan koperasi ini sangat penting untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi dari beberapa aspek. Untuk mengetahui hal – hal apa saja yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi dapat mengacu pada Peraturan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No : 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
  5. Selain beberapa hal tersebut diatas ada juga pembahasan terkait dengan adanya usulan dari anggota koperasi Sekar Arum terkait dengan ketentuan denda yang memberatkan anggota. Dimana dalam AD/ART Koperasi SA bahwa dendaa diberikan kepada anggota/peminjam yang terlambat dalam membayar piutang setiap bulannya, besarnya denda adalah 1x bunga (disesuaikan dengan bunga yang diterima oleh masing – masing anggota). Karena ketentuan denda sudah tercantum dalam AD/ART koperasi maka ketentuan ini baru akan dirubah pada saat RAT.

Beberapa hasil dan Rekomendasi pertemuan pengurus tersebut akan menjadi acuan kinerja koperasi di bulan selanjutnya, yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi pada Mei. Menuju koperasi #Perempuan yang profesional memang tidak mudah untuk dilakukan. Ditambah lagi 2 (dua) koperasi #Perempuan yang didampingi YSKK tidak dikelola oleh tenaga – tenaga profesional yang berlatar belakang sarjana ekonomi, namun Koperasi #Perempuan ini dikelola oleh perempuan – perempuan desa dengan berlatar belakang “Niat & Kemauan” yang mana masih perlu banyak belajar. Sehingga setiap bulan sembari berupaya untuk mengelola Koperasi, para pengurus Koperasi #Perempuan ini juga terus belajar, membenahi dan mengelola Koperasi sesuai dengan layaknya Koperasi – Koperasi yang ada, sesuai dengan peraturan perundangan perkoperasian yang ada.

Pendampingan Koperasi Perempuan

Menggunakan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development)  YSKK menginisiasi 3 Koperasi perempuan dengan menggunakan potensi atau modality yang sudah ada di masyarakat. 3 Koperasi Perempuan yang diinisiasi di Kabupaten Gunungkidul  bukanlah merupakan kelompok yang baru, namun kelompok perempuan yang sudah ada di desa yang kemudian “dinaikkan kelasnya “, menjadi organisasi keuangan yang berbadan hukum yang kemudian diberi nama Koperasi Serba Usaha (KSU) dimana pengelola dan anggotanya adalah khusus perempuan. 2 Koperasi lahir pada tahun 2011 yaitu Koperasi Karya Perempuan Mandiri (KPM) yang jumlah kekayaannya saat ini kurang lebih adalah Rp. 200 Juta, dan Koperasi  Mitra Usaha Perempuan (MUP) yang jumlah kekayaannya saat ini kurang lebih Rp.110 Juta. Sedangkan 1 Koperasi perempuan yang lahir tahun 2015 adalah Koperasi Sekar Arum (SA), yang jumlah kekayaannya saat ini adalah Rp.27 juta. Di dalam perkembangannya ketiga koperasi ini rutin mendapatkan pendampingan dan monitoring dari YSKK hingga saat ini. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab YSKK karena sudah menginisiasi sebuah lembaga keuangan di tengah – tengah masyarakat. Pendampingan yang dilakukan seperti penguatan kapasitas bagi pengelola/pengurus dan pengawas koperasi, pemberian softloan (pinjaman lunak), pengadministrasian laporan keuangan koperasi dari yang manual (pencatatan buku) hingga pencatatan menggunakan komputer, pendampingan untuk berjejaring dengan pihak – pihak terkait seperti dinas koperasi, dinas perdagangan, dll, dan pendampingan terkait dengan managemen Koperasi.

Pendampingan dan monitoring yang dilakukan untuk ketiga koperasi tentunya dilakukan secara bertahap, dimana dalam setiap bulannya ada prioritas pendampingan yang dilakukan di masing – masing koperasi. Sedangkan untuk fokus pendampingan 3 koperasi di bulan April 2017 ini adalah terkait dengan :

  1. Pelatihan penggunakan excel bagi bendahara 2 koperasi. Hal ini dilakukan karena selama ini yang mampu menggunakan komputer untuk pembukuan keuangan hanya dilakukan oleh bendahara 1 saja, bahkan dari 7 pengurus/ pengelola koperasi hanya 1 orang yang mampu menggunakan komputer untuk melakukan input laporan keuangan. Hal ini tentu saja menghambat penyusunan laporan keuangan koperasi yang setiap bulannya harus dikirim ke dinas maupun ke pihak – pihak yang lain karena harus menunggu bendahara 1 menyelesaikan laporan keuangan. Strategi yang coba dilakukan untuk melatih inputing data bagi bendahara 2 koperasi adalah dengan memberikan tugas (praktek) inputing laporan keuangan bulan maret (buku uang masuk, uang keluar, pencatatan simpanan, dan neraca) saat pendampingan lapangan.
  2. Identifikasi kredit macet berdasarkan tahapan (kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit tidak lancar dan kredit macet). Identifikasi ini perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah kredit macet yang ada di masing – masing koperasi. Aktivitas teknis yang kemudian dilakukan adalah melakukan pendataan kredit dari masing – masing anggota. Pendataan ini sudah mulai dilakukan di minggu kedua april, dan targetnya pada minggu ketiga april aktivitas ini selesai, sehingga dapat digunakan dalam koordinasi pengurus koperasi di bulan April.

Jika melihat fokus pendampingan yang dilakukan nampaknya mudah untuk dilakukan, namun hal tersebut menjadi tidak mudah jika yang dihadapi adalah ibu – ibu/ perempuan yang kesehariannya lebih banyak waktunya untuk bekerja di ladang, pasar, atau didapur (usaha makanan). Terlebih lagi pengelola dari 3 Koperasi perempuan tersebut adalah orang – orang yang (awalnya) belum berpengalaman dalam hal perkoperasian, memiliki aktivitas rutin harian yang harus dilakukan  dan  pengelolaan koperasi lebih banyak bersifat sukarela ketimbang profesional.  Sukarela karena hak yang diterima oleh pengelola tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengelola tersebut, selain itu pengelolaan koperasinya pun bukan menjadi aktivitas harian bagi para pengelolanya. karena ketiga koperasi hanya buka seminggu sekali, mengingat kesibukan (pekerjaan) dari para pengelolaanya.

Menuju  koperasi Perempuan yang profesional, hal tersebut merupakan impian dari pengelola koperasi, namun hal tersebut dilakukan secara bertahap dan pembenahan yang ada dilakukan secara terus menerus. Dari yang awalnya sulit melakukan pertemuan pengelola koperasi setiap bulan, saat ini sudah rutin dilakukan bahkan pertemuan anggota pun rutin dilakukan. Dari penyusunan laporan keuangan bulanan yang selalu terlambat saat ini sudah mulai tertip dilakukan setiap bulannya, dari pembukuan administrasi yang belum tertip dan rapi saat ini sudah mulai rapi, dari yang belum memiliki perencanaan anggaran setiap bulannya saat ini sudah dimulai untuk menyusun perencanaan anggaran disetiap bulannya, serta dari kegiatan usaha yang sempat terhenti saat ini perlahan sudah mulai berjalan. Hal – hal sederhana tersebutlah yang jika kemudian rutin dilakukan akan memperlihatkan bedanya koperasi yang selama ini didampingi YSKK dengan koperasi yang lain.

Lebih dari 15 tahun kiranya, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) melakukan inisiasi dan mendampingi Koperasi. Dari Koperasi yang sifatnya umum, yaitu semua orang (laki laki & perempuan) bisa mengakses, Koperasi Khusus seperti Koperasi Pengusaha Gerabah di NTB, Koperasi khusus para pengerajin Tenun di NTT dan Koperasi Perempuan di Kabupaten Gunungkidul. Jangan dibayangkan jika koperasi – koperasi yang dibentuk tersebut diisi oleh pengelola atau orang – orang yang profesional dan berpengalaman. Koperasi koperasi tersebut dikelola oleh masyarakat sekitar yang bisa dikatakan baru sekali dalam hal koperasi (ketika saat pembentukan), belum berpengalaman, belum paham pembukuan koperasi,  belum paham bagaimana koperasi ini akan berjalan, bahkan gaptek (gagap teknologi) dalam penggunaan komputer. Namun karena memiliki kemauan yang keras untuk memajukan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi koperasi tersebut berupaya untuk menjadi lebih baik.  Pun demikian dengan 3 koperasi perempuan yang diinisiasi YSKK di Kabupaten Gunungkidul. Dengan segala keterbatasan yang ada, Melalui pendampingan dan monitoring yang rutin dilakukan oleh tim program dari YSKK serta kemauan yang tinggi dari pengelola dan anggota koperasi, ketiga koperasi perempuan ini masih terus menunjukkan eksistensinya ditengah ramainya persaingan kegiatan microfinance saat ini.

 

Magnet Arisan & Simpan Pinjam Dalam Kegiatan Perempuan

IMG_5860.jpgDalam Kegiatan Kelompok Perempuan baik itu di desa maupun di kota, kegiatan Arisan dan Simpan Pinjam pastinya akan kita temui. Baik itu kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK (Desa – Dusun-  Dasawisma), Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Kesenian Perempuan, dll. Nampaknya magnet dari kegiatan arisan dan simpan pinjam masih dirasa cukup ampuh untuk menarik minat masyarakat (perempuan) untuk terlibat aktif dalam kegiatan suatu kelompok. Setidaknya realita inilah yang saya temui pada saat kegiatan konsolidasi kelompok kelompok perempuan di 5 Desa baru baru ini. Karena dalam presentasi yang dilakukan oleh perwakilan dari pengurus kelompok saat diberikan waktu untuk sharing kegiatan kelompoknya, hampir semua kelompok menjelaskan bahwasannya kegiatan arisan dan simpan pinjam merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan yang ada dalam kelompoknya. Fakta ini menjelaskan bahwa kegiatan Arisan dan Simpan Pinjam belum bisa terlepas dari kegiatan yang dilakukan kelompok perempuan. Malahan bisa jadi kegiatan arisan dan Simpan Pinjam menjadi kegiatan utama dalam kegiatan kelompok setiap bulannya. Seperti halnya Kelompok Perempuan yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), logikanya ketika perempuan tergabung dalam KWT maka aktivitas utama yang dilakukan adalah seperti penanaman lahan bersama, atau penjualan hasil panen secara bersama atau juga pembibitan. Namun fakta yang ditemui di beberapa KWT justru kegiatan yang ada dan nampak adalah kegiatan arisan dan simpan pinjam perempuan belum ada kegiatan yang berkaitan dengan pertanian.

Pengertian arisan sendiri menurut laman Wikipedia adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap – tiap periode tertentu, dimana setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Jika menggunakan bahasa dari ibu – ibu anggota kelompok, sebenarnya arisan lebih pada sebuah metode menabung yang mudah dilakukan tanpa khawatir untuk mengambilnya (sewaktu – waktu) karena ada kesepakatan bersama ketika akan mengambilnya. Karena jika seseorang sudah melakukan akad dalam arisan maka secara sadar harus mengumpulkan uang sesuai dengan kesepakatan kelompok. Arisan yang dilakukan di kelompok perempuan desa tidak hanya dalam bentuk uang namun ada juga arisan dalam bentuk barang ataupun bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dll. Sedikit berbeda dengan arisan, Simpan Pinjam sendiri memiliki pengertian simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dengan bunga/jasa tertentu (biasanya dalam kelompok bisa 2 – 3%). Simpan Pinjam yang umumnya dilakukan di kelompok perempuan, ada yang menggunakan sumber uang atau modal dari tabungan dan iuran anggotanya yang kemudian diputar untuk disimpan pinjamkan, Ada juga yang memang kelompok tersebut meminjam modal (pinjaman) kepada pihak lain. Biasanya pinjaman kelompok berasal dari pemerintah desa, UPK PNPM, atau Lembaga Keuangan Mikro setempat yang tidak membutuhkan prasyarat yang rumit saat kelompok perempuan akan mengajukan pinjaman. Seperti tidak dibutuhkannya badan hukum kelompok saat akan mengajukan pinjaman atau bahkan seringkali kelompok perempuan tersebut ditawari pinjaman. Yang kemudian pinjaman tersebut diputar dilingkup kelompok, ada yang kemudian dipinjamkan sesuai kebutuhan anggota, namun juga ada yang dipinjamkan secara rata (semua anggota) baik yang memang membutuhkan pinjaman ataupun tidak.

Namun seringkali Kelompok Perempuan yang ada di desa melupakan makna sesungguhnya akan terbentuknya suatu kelompok karena terlalu disibukkan dengan kegiatan arisan dan simpan pinjam tersebut. Setidaknya beberapa kelompok yang saya temui saat konsolidasi menceritakan bahwa dari semua kegiatan yang ada dalam kelompoknya, hanya kegiatan arisan dan simpan pinjam yang dapat berjalan dengan baik. Kegiatan lain seperti pembuatan olahan makanan bersama (produksi & penjualan), penggarapan lahan bersama (seperti KWT), dan pembahasan persoalan perempuan dan anak di desa menjadi hambar dan kurang bermakna didalam aktivitasnya karena setiap anggota yang hadir lebih berorientasi pada kegiatan arisan dan simpan pinjamnya.

Makna terbentuknya Kelompok Perempuan di desa (khususnya) harusnya lebih pada bagaimana perempuan secara berkelompok mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Karena biasanya potensi – potensi perempuan akan muncul ketika dilakukan kegiatan bersama, saling tukar ide dan pengalaman. Seperti kegiatan olahan makanan, yang jika dilakukan secara pribadi mungkin kurang bergairah, namun ketika dilakukan secara berkelompok dimana disana ada pembagian tugas yang jelas maka akan lebih bergairah dan membawa manfaat yang lebih. Terlebih lagi saat ini, sudah banyak kelompok perempuan yang mendapatkan bantuan teknologi tepat guna (TTG) untuk memproduksi makanan olahan. Namun sayangnya hal ini belum bisa dioptimalkan dengan baik.

“ Kelompok Kami sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah seperti alat pemotong singkong, pisang, dll, kemudian wajan penggorengan yang besar dan spinner. Tapi ya kegiatan pembuatan olahan makanan sejauh ini baru dilakukan dalam skala kecil. Seperti kita melakukan produksi sebulan sekali saat ada pertemuan kelompok, kemudian hasil produksi tersebut kelompok kami sendiri yang membeli. Seandainya dijual keluar ya baru dititipkan warung – warung disekitar” ungkap Ibu Daryanti Seorang anggota kelompok olahan makanan.

Arisan dan Simpan Pinjam dalam kegiatan perempuan memang sulit untuk dilepaskan, karena suka ataupun tidak suka dua kegiatan ini membawa daya tarik / magnet tersendiri untuk mendatangkan masa/anggota kelompok untuk mau hadir dalam kegiatan dan pertemuan kelompok. Hal tersebut tentu tidak lah salah, justru ketika memang kedua kegiatan tersebut dirasa menjadi strategi dalam menarik minat anggota kelompok untuk hadir maka perlu untuk diselenggarakan. Namun akan lebih baik jika kedua kegiatan tersebut hanya lah sebagai pemanis dalam setiap kegiatan kelompok. Tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari keberadaan kelompok perempuan tersebut. Seperti kelompok perempuan kesenian (Karawitan, Hadrah/ Khasidahan) yang pastinya kegiatan utamanya berkaitan dengan latihan memainkan gamelan, mengikuti pentas/pertunjukan di beberapa tempat, dan promosi dari kegiatan kesenian kelompoknya, maka jika di dalam kelompok tersebut ada kegiatan arisan dan simpan pinjam bentuk nya hanyalah pemanis dalam kelompok kesenian tersebut. Begitu pula dengan KWT dan kelompok perempuan olahan makanan, kedua kelompok perempuan ini hadir salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian keluarga melalui kegiatan ekonomi perempuan. Maka akan sangat menarik jika di dalam kegiatannya terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas makanan olahan agar diterima pasar, bagaimana mendapatkan peluang pasar, bagaimana meningkatkan volume produksi dan penjualan, dll.

Label nama dalam sebuah kelompok sejatinya mencerminkan apa dan bagaimana kelompok tersebut, namun seringkali label nama kelompok tidak seiring sejalan dengan aktivitas yang dilakukan kelompok. Lahirnya kelompok perempuan yang ada di desa dengan berbagai label nama yang melekat menunjukkan betapa desa kaya akan potensi masyarakatnya. Perlu nya sedikit perhatian dari pemerintah setempat terkait dengan keberadaan dan eksistensi dari kelompok – kelompok perempuan tersebut menjadi mutlak untuk dilakukan. Karena pemerintah setempat yang berkewajiban membimbing dan mendampingi perkembangan dari kelompok yang ada. Jangan sampai banyaknya kelompok perempuan yang ada di desa, hanya akan menambah beban perempuan (khususnya) karena terlalu banyak kegiatan arisan dan simpan pinjam yang mereka ikuti. Karena kedua kegiatan ini seyogyanya hanyalah kegiatan pemanis dalam kegiatan yang ada di kelompok perempuan bukan kegiatan utama.

Kelompok Perempuan, Aset Desa Yang Terlupakan

Hadirnya kelompok – kelompok perempuan di desa, nampaknya tidak bisa hanya dipandang sebelah mata. Secara jumlah tentunya lebih banyak jika dibandingkan dengan kelompok – kelompok lain yang ada di desa. Hitung saja, jika satu desa memiliki 10 padukuhan, maka didesa tersebut minimal sudah memiliki 10 kelompok perempuan desa yang tergabung dalam PKK Padukuhan dan 1 PKK Desa, belum lagi kelompok dasawisma yang jumlahnya minimal 2 – 3 dasawisma per padukuhan, belum lagi kelompok wanita tani (KWT), Kelompok Pengajian Perempuan, dan kelompok perempuan lainnya. Kelompok – kelompok perempuan yang merupakan aset desa ini seringkali terlupakan, dengan alasan kelompok tersebut terbentuk bukan keinginan dari desa atau kelompok tersebut ada hanya untuk lingkup kecil saja (misalnya lingkup padukuhan). Sehingga seringkali kelompok – kelompok perempuan tersebut agaknya sedikit terlupakan keberadaannya. Kelompok – kelompok perempuan di desa akan diperhatikan jika kelompok tersebut muncul dengan prestasinya yang cemerlang ditingkat Kabupaten misalnya yang kemudian diakui sebagai kelompok perempuan desa, walaupun selama perjalanannya tidak ada pendampingan dari desa.

Dalam rangka meningkatkan eksistensi perempuan khususnya di tingkat desa, sudah bukan rahasia lagi saat ini banyak bermunculan kelompok – kelompok perempuan di desa. Kelompok – kelompok perempuan tersebut terbagi dalam kelompok teritorial dan sektoral, kelompok perempuan sektoral seperti kelompok simpan pinjam perempuan, kelompok wanita tani, koperasi perempuan, kelompok karawitan/ kesenian perempuan, dll. Sedangkan kelompok perempuan teritorial seperti PKK Desa, PKK Dusun, dan Dasawisma. Terbentuknya kelompok – kelompok perempuan ini didasari dari banyak faktor, pertama karena permintaan dari pemerintah pusat dimana keberadaan kelompok perempuan seperti PKK merupakan turunan dari kelompok PKK yang ada di pusat yang kemudian wajib untuk tingkat dibawahnya (Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Dusun) memiliki kelompok yang sama. Kedua, kelompok perempuan tersebut lahir karena masyarakat (perempuan) yang biasanya berada dalam satu padukuhan merasa memiliki kebutuhan yang sama seperti kelompok kesenian perempuan, kelompok wanita tani, dan koperasi perempuan. Ketiga, kelompok perempuan yang lahir karena memang desakkan dari berbagai pihak yang memang mewajibkan untuk membentuk kelompok jika menginginkan adanya bantuan/ pinjaman, seperti kelompok simpan pinjam.

Jika kita menghitung jumlah kelompok perempuan yang ada di desa, maka minimal akan ada 10 kelompok perempuan di desa. Contoh saja di salah satu desa di Kabupaten Gunungkidul, Desa tersebut memiliki 12 Padukuhan yang berarti ada 12 PKK Dusun ditambah 1 PKK Desa, dan Sekitar 24 Kelompok Dasawisma (12 Pkk Dusun x 2 Dasawisma/dusun), biasanya setiap dusun memiliki 1 Kelompok Wanita Tani (KWT). Maka minimal akan ada 12 KWT dusun. Sehingga jika ditotal ada 49 Kelompok Perempuan di Desa tersebut. baik kelompok teritorial maupun sektoral. Sayangnya keberadaan kelompok – kelompok perempuan ini belum terdokumentasi dengan baik di database Pemerintahan Desa. Padahal jika keberadaan kelompok ini dapat terdata secara rapi oleh Pemerintahan Desa, maka desa tidak akan lagi kesulitan saat akan menentukan bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan dikembangkan. Karena dengan melihat potensi – potensi yang dimiliki oleh masing – masing kelompok perempuan, akan nampak kecenderungan dari masyarakat desa tersebut yang kemudian bisa dikembangkan menjadi potensi dari desa tersebut. Misalkan jumlah kelompok perempuan yang konsen dalam hal simpan pinjam ternyata jumlahnya hampir 60% dari kelompok yang ada, maka sebenarnya bisa saja usaha desa yang dikembangkan adalah kegiatan koperasi/simpan pinjam. Atau ternyata jumlah kelompok perempuan dalam hal kesenian ternyata cukup banyak, maka bisa juga desa tersebut kemudian mengembangkan sebuah gedung kesenian dengan segala kelengkapannya yang bisa disewakan peralatannya maupun jasa pertunjukannya.

Beberapa waktu lalu tim Divisi Pemberdayaan Perempuan YSKK melakukan identifikasi keberadaan kelompok – kelompok perempuan di 8 Desa di Kabupaten Gunungkidul. Identifikasi tersebut dilakukan dengan mengundang kelompok – kelompok perempuan yang ada di 8 desa untuk sharing pengalaman dan kegiatannya dalam kelompok tersebut. Hasilnya sangat luar biasa, karena dari hasil identifikasi tersebut banyak sekali ditemukan potensi – potensi dari kelompok perempuan yang ternyata mampu berkembang secara mandiri, seperti Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang melakukan kegiatan simpan pinjam tanpa bantuan modal dari manapun, yang murni dari modal anggota kelompok yang kemudian mampu berkembang dengan sangat baik bahkan ada yang kemudian membentuk Koperasi Perempuan. Kemudian kelompok kesenian perempuan atau mereka menyebutnya Hadroh yang awalnya dibentuk hanya berupa kegiatan pengajian perempuan biasa yang kemudian menjadi besar dan banyak disewa jasanya saat ada hajatan/pengajian/acara desa lainnya, belum lagi kelompok perempuan olahan makanan yang awal terbentukknya hanya karena iseng perempuan dalam satu padukuhan yang merasa kurang pintar bertani, namun ingin memiliki penghasilan tanpa meninggalkan rumah.

Perempuan merupakan aset ekonomi yang berharga yang dapat berkontribusi besar terhadap pengembangan komunitas dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Nilai tambah dari pengintegrasian kedalam upaya upaya pemulihan harus dilaksanakan melalui konsultasi, pengambilan keputusan, serta pengembangan kapasitas yang inklusi (Harper, 2009). Keadaan ini dapat menciptakan dinamika kehidupan perempuan didalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat sosialnya. Kondisi perempuan Indonesia saat ini masih belum mencapai tahap kesetaraan dan keadilan. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan mulai dari tindakan kekerasan, pembodohan, ketenagakerjaan (seperti ketidak adilan upah kerja). Perempuan perlu berdaya dan sadar akan pentingnya kemandirian hidup agar dapat survive dalam kehidupannya. Anggapan yang sering dilabelkan pada perempuan desa, bahwa perempuan desa memiliki pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan, pembagian kerja secara seksual yang masih kaku dan tinginya angka pernikahan dini.  Nampaknya hal tersebut dapat mulai dihilangkan, perempuan desa memiliki potensi yang akan sangat luar biasa jika dikembangkan secara baik, walaupun seringkali secara kultural perempuan desa terikat oleh adat dan budaya setempat. Namun jika perempuan desa tersebut kemudian berkelompok, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya maka akan lahir potensi – potensi luar biasa yang seringkali tidak terduga. Dan akan sangat baik jika pemerintah desa kemudian bisa melakukan pendokumentasian data dan informasi secara baik terkait dengan kelompok perempuan yang ada di desanya, kemudian melakukan pendampingan, dan melibatkan dalam aktivitas pembangunan yang ada di desa.

Memang disadari jika Desa harus mengayomi sejumlah kelompok  tersebut yang ada di desa tentunya akan sangat berat, namun pendampingan secara masif kepada kelompok perempuan tersebut agar berkembang dengan baik sebenarnya dapat dilakukan secara bertahap, dan bisa dilakukan sistem kluster terhadap kelompok perempuan yang ada. Karena sejatinya perempuan – perempuan yang bergabung di dalam suatu kelompok perempuan adalah perempuan – perempuan yang bercita – cita untuk maju dan dapat memperbaiki kondisi kehidupannya. Tanpa Mengharap imbalan apa – apa kelompok – kelompok perempuan tersebut berkembang secara mandiri, mereka secara sukarela untuk iuran kelompok, mereka secara sukarela untuk menyisihkan waktunya pada saat pertemuan. Dan kelompok perempuan tersebut akan sangat senang sekali jika ada perwakilan pemerintah desa yang sedikit memberikan perhatian. Bukan perhatian secara materi, cukup perhatian untuk di berikan arahan atau pendampingan saja sudah cukup membuat kelompok perempuan tersebut merasa senang. Karena tidak sedikit juga kelompok perempuan yang kemudian mampu berprestasi baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan Provinsi yang membawa nama baik Desa. Maka kemudian perlu difikirkan dan dilakukan upaya agar potensi desa yang berupa Kelompok – kelompok perempuan ini mampu berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan desa.

 

 

 

 

Konsolidasi Srikandi Desa

Banyak sekali saat ini orang yang minat pada posisi perangkat desa mbak, entah itu dukuh maupun kabag dan kaur. Karena mungkin sekarang ini mekanisme pengangkatannya dengan menggunakan tes bukan pilihan seperti dulu. Namun ya tetap saja kecurangan terjadi di dalam prosesnya. Mau peraturannya diganti tapi jika sangsinya belum jelas ya pasti ‘oknum’ itu ada saja.  ungkap ibu Edi Supriyanti Kepala Desa Pelembutan Sekaligus Ketua Dari Forum Srikandi Desa (FSD)

FSD yang merupakan representatif perempuan yang ada dalam sistem pemerintahan desa sudah seharusnya kemudian mampu menangkap persoalan – persoalan pemerintahan desa yang saat ini sedang sangat hangat dibicarakan. Saat ini topik yang memang cukup hangat dibicarakan dalam lingkup pemerintahan desa adalah terkait dengan rekruitmen perangkat desa. Karena di 2016 ini semua desa di Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan rekruitmen perangkat desa baru, minimal adalah lowongan pada posisi Sekertaris Desa (Sekdes).   Namun memang akan sangat baik jika persoalan terkait dengan kondisi pemerintahan desa yang ada saat ini tidak hanya berhenti pada lingkup wacana dan diskusi, namun sudah bisa sampai tahapan solusi bersama. Solusi tersebut bisa dihasilkan yang salah satu jalannya adalah dengan FSD melakukan konsolidasi bersama dengan seluruh anggotanya yang berada di 144 Desa , 18 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

Konsolidasi  FSD tersebut yang kemudian menjadi bahan diskusi santai saat pertemuan antara tim YSKK dengan 7 orang pengurus harian FSD pada jum’at 19 Agustus 2016 bertempat di Taman Kota Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Dalam pertemuan tersebut membahas persiapan kegiatan sosialisasi FSD di beberapa Kecamatan. Sosialisasi FSD ini dilakukan dalam rangka menyebarluaskan keberadaan organisasi FSD di lingkup Kecamatan. Karena sasaran dari sosialisasi ini adalah semua Perempuan Penyelenggara Pemerintahan Desa (P3D) maka harapannya dari sosialisasi ini FSD dapat mengkonsolidasikan minimal 50% dari 400 Perempuan Penyelenggara Pemerintahan Desa (P3D) yang ada di Kabupaten Gunungkidul untuk masuk dalam keanggotaan FSD.

Sosialisasi yang dibungkus dalam kegiatan diskusi tentang kepemerintahan desa tersebut rencananya akan diselenggarakan di 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ngawen, Ponjong, Karangmojo, Nglipar, Saptosari dan Tanjungsari. Karena masih merupakan sosialisasi tahap awal sehingga memang baru 33% Kecamatan yang disasar (6 Kecamatan dari 18 kecamatan). Selain sosialisasi keberadaan FSD di kabupaten Gunungkidul, dalam kegiatan sosialisasi tersebut akan menghadirkan beberapa narasumber ahli seperti Sekda bagian Administrasi Pemerintah Desa , Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD, dan BPMP&KB.

Dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati bersama bahwa Kecamatan Ngawen yang akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pertama, maka tanggungjawab pelaksanaan secara teknis kemudian diserahkan kepada Koordinator Wilayah Ngawen yaitu Ibu Canisia yang dibantu dengan tim dari FSD yang akan mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi tersebut. Sosialisasi FSD di Kecamatan Ngawen direncanakan akan dilaksanakan pada Minggu keempat agustus 2016, sedangkan persiapan kegiatan seperti peminjaman tempat, melakukan list kepesertaan yang akan digunakan dalam pengorganisiran kepesertaan dan kebutuhan akan narasumber akan dipersiapkan pada minggu ketiga agustus 2016. Selain itu untuk mengoptimalkan partisipasi peserta maka selain P3D dari Kecamatan Ngawen, maka dilakukan pendekatan juga dengan P3D di Kecamatan Semin.